Pemilihan Kepalah Daerah Nabire dan Enam Masalahnya

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Periode Tahun 2020-2025

 

Oleh: Stefanus Pigai*)

Nabire, Kaganepai.com - Dilihat dari sisi topografis, letak wilayah, serta banyaknya penduduk cukup memadai dari ibu kotanya kabupaten Nabire. Dengan demikian, kabupaten tertua di wilayah Meepago ini melahirkan kabupaten Paniai yang kini ber ibu kota Enaro. Setelah kurang lebih belasan tahun melewati, distrik Moanemani menjadi kabupaten Dogiyai. Inilah perkembangan panjang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah yang dikutip https://nabirekab.go.id/portal/sejarah/. “Nabire demikian sekarang disebut, adalah suatu wilayah Pemerintahan Kabupaten yang terhampar di seputar “Leher Burung” pulau Papua. Dalam perkembangannya “Nabire” telah melampaui fase-fase sebelum masuknya Pemerintah Belanda, jaman Pemerintahan Belanda dan jaman Pemerintahan RI hingga saat ini.”

Hingga kini, warga Papua dan non Papua menyebar menempati ke pelosok-pelosok terpencil, karena warga yang berdomisili di kota Nabire cukup padat, artinya, berbagai suku berasal non Papua dan pribumi Papua berumah, berkebun, berburuh, dan nelayan sesuai masing-masing budayanya.

Oleh Karena itulah, persoalanpun dihadapi warga Nabire selama roda pemerintahan Indonesia berjalan sejajar, penebangan kayu secara illegal terus terjadi di dusun-dusun, pendulangan emas illegal di kilo tanpa seijin pemilik hak ulayat, droping minuman beralkohol  hingga hasil akhirnya korbankan nyawa manusia, berbagai penyakit sosial menyebarkan, migran terus bertambah di kota Nabire. Ini menjadi persoalan yang dihadapi warga Nabire, hingga tersebar ke wilayah Meepago, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.

Kabupaten Nabire adalah pintu utama mendatangkan atau menutupkan berbagai penyakit sosial serta operasinya, penebangan kayu liar, pendulangan emas, dan sebagainya. Maka dari itu, terkait dengan ulasan tadi, warga Nabire telah mengikuti jejak kepemimpinan pemerintahan periode ke periode, sejak berdirinya kabupaten Nabire hingga kini menjalan ke tahun 2020.

Warga Nabire sebagai penentu masa depan sesuai moto, Nabire yang Berkeadilan, Sejahtera, dan Makmur. Sebab berbagai aspek pembangunan suatu daerah membutuhkan dukungan dari semua pihak, tentunya yang mendorong adalah hati nurani rakyat. Ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah putra terbaik Nabire, punya visi-misi, program kerja untuk lima tahun mendatang, ketiga pasangan calon berawal dari berjiwa umum, tegas, jujur, dan adil.

Untuk diketahui pulah, selama pertarungan politik utamakan “siap menang-siap kalah,” itulah inti dari sebuah pertandingan, karena suara murni ataupun suara hati ada di tangan rakyat bukan di tingkat Kelompok Penyelenggara Panitia Suara (KPPS), Panitia Penyelenggara Suara (PPS), Panitia Penyelenggara Disrik (PPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwas Kampung, Panwas Distrik, serta Bawaslu Kabupaten.

Kebiasaan yang selalu dan selalu terjadikan di tengah rakyat, karena dilihat dari sisi kekeluargaan, hingga berujun konflik horizontal, ini sebuah kontroversi permainan yang dimainkan tidak berbobot, oleh sebab itulah, yang dimaksud tadi bahwa, suara hati nuraninya di tangan rakyat bukan di tangan kelompok penyelenggara. Sehingga, penulis berharap, rakyat dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berjiwa besar dalam ajang pertandingan, sebab enam masalah berikut adalah kerinduan rakyat Nabire selama erah pemerintahan Indonesia, untuk merubahkan kabupaten Nabire menuju bersih dan sehat dari berbagai penyakit-penyakit sosial sesuai moto, Nabire yang Berkeadilan, Sejahtera, dan Makmur. 

Berikut enam poin penting yang melihat dan menangani secara keseriusan, seketika pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nabire periode 2020-2025, yaitu;

1. Penebangan kayu secara illegal tanpa seijin pemilik hak ulayat.

2. Kabupaten Nabire pintu utama menyebarkan minuman beralkohol ke kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.

3. Pasar mama-mama Papua terbatas, jual-jualan beralas karung di tempat yang tidak layak.

4. Migran terus bertambah di Nabire hingga menyebar ke kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.

5. Asrama permanen mahasiswa-mahasiswi Nabire di setiap kota studi seluruh Indonesia, kurang memadai.

6. Dana pendidikan vakum (tidak aktif) untuk berikan kepada mahasiswa-mahasiswi asal Nabire di setiap kota studi seluruh Indonesia.

Paparan mengenai sejarah pemerintahan kabupaten Nabire ini bukanlah merupakan suatu tulisan yang sudah sempurna. Namun, masih perluh untuk dikaji dan disempurnakan bersama-sama sehingga menjadi suatu materi yang bisa dipahami dan diterima oleh semua kalangan. 

Tulisan sederhana dan pandangan penulis, berbagi dan mengingatkan melalui tulisan atau melalui lisan sangatlah penting, karena memajukan daerah serta mensejahterakan rakyat membutuhkan berbagi pengalaman kerja, menceritrakan gagasan baru, dan dukungan penuh dari semua pihak.

Editor: Admin Kaganepai